Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penindakan terhadap praktik haji ilegal melalui koordinasi lintas lembaga antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) serta Polri.

Penguatan tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, bersama Wakapolri Dedi Prasetyo terkait perkembangan penanganan haji nonprosedural serta penguatan Satgas Pencegahan Haji Ilegal.

Satgas itu melibatkan unsur Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kemenhaj. Tim tersebut bertugas mengawasi, mencegah, dan menindak praktik penipuan maupun keberangkatan haji ilegal yang marak menjelang puncak musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

“Hari ini kami melakukan update perkembangan penanganan haji ilegal. Praktik penipuan melalui iklan-iklan haji palsu masih terjadi dan ini membutuhkan kerja bersama lintas institusi, termasuk dukungan penuh dari Polri,” ujar Dahnil.

Dalam pertemuan itu, Dahnil juga mengungkapkan aparat keamanan Arab Saudi telah menangkap tiga warga negara Indonesia yang diduga terlibat praktik penipuan dan promosi haji ilegal di Arab Saudi.

“Ada tiga WNI yang ditangkap di Saudi dengan modus penipuan dan iklan haji palsu. Pemerintah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat Saudi terkait proses hukum maupun pendampingannya,” jelasnya.

Menurut Dahnil, pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban modus keberangkatan haji nonprosedural.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola penyelenggaraan haji, pemerintah juga sepakat menambah keterlibatan unsur Polri dalam operasional haji di Arab Saudi.

“Kami bersepakat akan ada tambahan personel Polri di Saudi untuk mendukung tata kelola, pengamanan, serta kenyamanan jemaah Indonesia. Ke depan, struktur Amirul Hajj juga akan melibatkan unsur Polri,” katanya.

Pada penyelenggaraan haji tahun ini, Wakapolri turut mendampingi Amirul Hajj guna memastikan aspek keamanan dan perlindungan jemaah selama operasional berlangsung.

Sementara itu, Wakapolri Dedi Prasetyo menegaskan Polri akan terus memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi dalam penanganan kasus haji ilegal, baik di dalam negeri maupun bersama aparat keamanan Arab Saudi.

“Satgas Haji fokus pada pencegahan sekaligus penegakan hukum. Kami melihat ada pelaku yang berulang bahkan residivis, sehingga langkah hukum harus dilakukan secara tegas,” ujar Dedi.

Ia menyebut laporan masyarakat terkait dugaan penipuan haji menunjukkan tren signifikan. Sejumlah kasus telah diselesaikan, sementara lainnya masih dalam proses hukum.

“Ada yang dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi jika gagal maka proses hukum akan berjalan agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.

Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran haji nonprosedural yang banyak beredar di media sosial maupun platform digital. Masyarakat diminta memastikan visa dan penyelenggara perjalanan yang digunakan telah sesuai ketentuan resmi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Reporter: Aditya Nugroho - MCH 2026

Komentar (0)

Jon Wilime